ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PELATIH DESA WISATA INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

  1. Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia disingkat APDEWI adalah perkumpulan profesi non- politik dan mandiri yang merupakan wadah pribadi-pribadi yang berprofesi sebagai Pelatih Desa Wisata.
  2. Perkumpulan Pelatih Desa Wisata Indonesia adalah Asosiasi tingkat Nasional, dan Provinsi

BAB II

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 2

  1. Perkumpulan ini bernama Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia disingkat APDEWI yang didirikan berdasarkan hasil temu wicara dengan para pendiri tanggal 27 Nopember 2019 di Yayasan Desa Wisata Nusantara Banjar Batanancak Desa Mas Ubud Gianyar Bali.
  2. Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia (APDEWI ) disahkan namanya pada tanggal 30 Nopember 2019 di Desa Mas Ubud Gianyar Bali, dalam Rembug Nasional yang dihadiri oleh perwakilan Pelatih seluruh Indonesia,

Pasal 3

Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia diakui sah berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan APDEWI (Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia ) Nomor -----  tanggal 10 Januari 2020 di Notaris Gede Surya Diputra, S.H, M.Kn yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :…………………

Pasal 4

Perangkat asosiasi ini pada tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau di Ibu Kota Provinsi . Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi.

BAB III

AZAZ TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia berazaskan PANCASILA

Pasal 6

  1. APDEWI bertujuan menghimpun, mempersatukan, meningkatkan, dan membina Pelatih Desa Wisata Indonesia agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan dan kehidupan diabdikan bagi kelestarian Desa Wisata Indonesia
  2. Meningkatkan Standar Mutu pelatihan.
  3. Mengakreditasi Para Pelatih Desa Wisata Indonesia
  4. Mengorganisasi kegiatan penggalangan dana dalam mendukung pengembangan profesionalisme pelatih secara nasional.
  5. Menggelar even-even khusus untuk anggota saling tukar pengalaman, keterampilan profesi, dan memutakhirkan setiap perkembangan baru dalam pengetahuan pelatihan.
  6. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan, pembinaan dan penelitian pengembangan Desa Wisata Indonesia
  7. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan bersama.

Pasal 7

APDEWI berfungsi sebagai wadah Para Pelatih Desa Wisata Indonesia dalam rangka berkomunikasi dan bekerjasama antar Pelatih, Pelatih dengan pemerintah dan asosiasi terkait dalam rangka pengembangan Desa Wisata Indonesia.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 8

  1. APDEWI secara aktif menggalakkan pelatihan pengembangan Desa Wisata Indonesia secara teratur, tertib, dan berkesinambungan.
  2. Memupuk dan meningkatkan semangat sadar wisata sebagai warga Negara Republik Indonesia dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pengembangan Desa wisata Indonesia berkelanjutan

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan APDEWI terdiri dari:

  1. Anggota Biasa.
  2. Anggota Kehormatan.

BAB VI

HAK KEWAJIBAN DAN HILANGNYA KEANGGOTAAN

Pasal 10

  1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat dan daerah.
  2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara.
  3. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan asosiasi serta semua keputusan Rapat Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia.

Pasal 11

1. Seseorang kehilangan keanggotaanya, jika yang bersangkutan :

  • Meninggal Dunia
  • Mengundurkan Diri
  • Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan Peraturan Asosiasi.
  • Melakukan perbuatan yang dapat merugikan asosiasi.
  • Mendapat vonis pidana inkrah lima tahun.

2. Anggota yang dalam proses diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri.

BAB VII

STRUKTUR ASOSIASI

Pasal 12

1. Asosiasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah

2. Struktur Asosiasi DPP terdiri dari :

  • Seorang Ketua Umum
  • Seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
  • Empat (4) orang wakil ketua umum , masing-masing membidangi Bidang Organisasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Informasi & Teknologi, Bidang Hukum dan Etika.
  • Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KETUA DEWAN PIMPINAN

Pasal 13

  1. Persyaratan menjadi ketua Dewan Pimpinan adalah Warga Negara Republik Indonesia, dipilih dari anggota biasa.
  2. Masa Jabatan ketua Dewan Pimpinan adalah 5 (lima) tahun dan maksimal dua kali periode kepengurusan berturut-turut di setiap tingkatan.
  3. Telah pernah menjabat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia

BAB IX

PEMBINA DAN KODE ETIK

Pasal 14

APDEWI memiliki Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik sesuai dengan tingkatan kepemimpinan masing-masing.

BAB X

KONGRES

Pasal 15

1) Kongres Tingkat Tertinggi diadakan sekali dalam 5 (Lima ) tahun selanjutnya disebut Kongres .
2) Dewan Pimpinan Pusat wajib melaksanakan Kongres sekali dalam lima tahun
3) Peserta Kongres adalah :

  • Dewan Pimpinan Pusat
  • Dewan Pimpinan Daerah
  • Anggota Biasa
  • Anggota Kehormatan
  • Pihak lain yang dianggap perlu dan diundang

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

Kongres Luar Biasa diadakan apabila Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan , mendapat vonis pidana dan mosi tidak percaya dari dua per tiga perwakilan yang ada. Kongres luar biasa dapat diadakan di semua tingkatan Dewan Pimpinan.

WEWENANG DAN HAK KONGRES

Pasal 17

  1. Menetapkan Garis-Garis Besar dan Kebijaksanaan Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia.
  2. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah lainnya yang erat hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia.
  3. Menyusun dan menetapkan perangkat Asosiasi
  4. Menyusun dan menetapkan Anggaran dan Belanja Asosiasi
  5. Mencabut, membatalkan dan mengamandemen keputusan yang dianggap tidak sesuai lagi, kemudian membuat ketetapan dan keputusan yang baru.
  6. Membahas laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  7. Memilih ketua Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
  8. Menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia.

BAB XI

KONVENSI

Pasal 18

  1. Konvensi dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan APDEWI sesuai dengan tingkatannya untuk menghadapi hal-hal yang penting dan mendesak.
  2. Konvensi diadakan untuk mencapai kemudahan-kemudahan yang hasilnya akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres sesuai dengan tingkatannya.

BAB XII

KEPUTUSAN KONGRES

Pasal 19

  1. Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin dicapai dengan upaya atas dasar musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila dengan Musyawarah dan Mufakat belum juga mencapai keputusan, sedangkan keadaan sangat mendesak maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
  3. Apabila dengan pemungutan suara terbanyak tersebut jumlah suara yang bertentangan berimbang, maka ketua Sidang/Rapat, dapat menundanya selama waktu tertentu menurut kebijaksanaan dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk kemudian pemungutan suara diulang lagi.

BAB XIII

KEPUTUSAN KONGRES

Pasal 20

1) Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia mempunyai sumber dana dari :

  1. Uang Pangkal Anggota
  2. Iuran Anggota
  3. Sumbangan yang tidak mengikat
  4. Kemitraan atau usaha usaha yang sah

2) Biaya kegiatan diambil dari dana yang tersedia untuk itu.

3) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dibuat sesuai dengan standar pelaporan keuangan dan disampaikan pada saat Rapat kerja sesuai tingkatannya.

4) Tahun buku APDEWI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

5) Laporan Keuangan dapat di audit secara internal atau akuntan publik bila diperlukan.

BAB XIV

LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN

Pasal 21

Lambang dan atribut-atribut lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 22

  1. Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia hanya dapat dilakukan dengan keputusan KONGRES yang khusus diadakan untuk itu dan juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
  2. Keputusan-keputusan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
  3. KONGRES diadakan untuk pembubaran atas harta kekayaan.

BAB XVI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

BAB XVII

PERATURAN ORGANISASI

Pasal 24

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
  2. Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 25

Anggaran Dasar ini di sahkan pada tanggal 30 Nopember 2019 dalam Pertemuan para pendiri Asosiasi Pelatih Desa Wisata Indonesia di Desa Mas, Ubud, Gianyar, Bali-Indonesia.